Tokoh-tokoh Berjasa
Mengenal para pahlawan, pemimpin, dan tokoh pendidikan yang telah berjasa bagi pembangunan dan kemajuan Kota Padang.
Fadly Amran
Fadly Amran gelar Datuak Paduko Malano (lahir 9 Februari 1988 ) adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia dari Partai NasDem yang menjabat sebagai
Maigus Nasir
Maigus Nasir gelar Rajo Mangkuto adalah mubalig dari Muhammadiyah, pengusaha, dan politikus Partai NasDem yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang periode 2025–2030.[1] Sebelumnya ia menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat periode 2019–2024.[2] Ketika berusia 32 tahun, ia dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Padang periode 1999–2004.[3]
Bagindo Aziz Chan
Bagindo Aziz Chan adalah Wali Kota Padang periode 1946–1947 yang dikenal karena keberaniannya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya pendudukan kembali oleh Belanda. Lahir di Alang Laweh, Padang, pada 30 September 1910, ia berprofesi sebagai guru dan aktif dalam pergerakan nasional sebelum terjun ke pemerintahan. Keteguhannya menolak intervensi Belanda menjadikannya simbol perlawanan rakyat Padang. Bagindo Aziz Chan gugur pada 19 Juli 1947 dalam masa Revolusi Kemerdekaan dan kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2005.
Abu Bakar Jaar
Prof. Mr. Abubakar Jaar (1889–1985) adalah Wali Kota pertama Kota Padang pasca-kemerdekaan Indonesia. Seorang pengacara, pendidik, dan pejuang kemerdekaan, ia berperan dalam membangun pemerintahan Republik di Sumatera Barat pada masa awal revolusi. Setelah memimpin Kota Padang, ia dipercaya menjadi Residen Sumatera Timur dan turut memulihkan jalannya pemerintahan sipil di wilayah tersebut. Abubakar Jaar juga berkontribusi dalam dunia pendidikan sebagai salah satu perintis pendidikan tinggi hukum di Sumatera Barat.
Said Rasyad
Said Rasyad adalah Wali Kota Padang tahun 1947 yang menggantikan Bagindo Aziz Chan setelah gugur dalam Agresi Belanda. Di tengah situasi perang, ia memindahkan pusat pemerintahan ke Padang Panjang demi mempertahankan keberlangsungan pemerintahan Republik.
Abdoel Hakim Nasution
Dr. Abdoel Hakim Nasution adalah dokter, birokrat, dan politikus yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Kota Padang pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Kota Padang, Wakil Wali Kota Padang selama 11 tahun (1931–1942), dan Wali Kota Padang periode 1947–1949. Selain dikenal sebagai tokoh kesehatan yang berhasil meningkatkan layanan kesehatan di Sumatra Barat, ia juga berperan dalam pemerintahan Kota Padang di tengah situasi Revolusi Kemerdekaan yang penuh tantangan.
dr. Rasidin
dr. Rasidin adalah dokter pejuang yang menjabat sebagai Wali Kota Padang setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia pada tahun 1949. Ia berperan penting dalam mengambil alih pemerintahan Kota Padang dan memimpin pembangunan kota pasca-kemerdekaan. Selama masa kepemimpinannya, dr. Rasidin mendorong pembangunan permukiman baru, memperluas akses pendidikan, namanya diabadikan sebagai RSUD dr. Rasidin.
Bachtiar Datuk Pado Panghulu
“Dari balai adat hingga balai kota, Bachtiar Datuk Pado Panghulu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat berakar pada pengabdian kepada masyarakat.”
Zainal Abidin Sutan Pangeran
Zainal Abidin Sutan Pangeran adalah Wali Kota Padang ketujuh yang memimpin Kota Padang pada periode 1958–1966. Berasal dari kalangan birokrat dan penegak hukum, ia memimpin Padang pada masa pemulihan pasca-PRRI serta turut memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya Minangkabau, termasuk kesenian Gamad. Masa jabatannya berakhir di tengah dinamika politik nasional pasca-G30S/PKI pada tahun 1966.
Drs. H. Azhari
adalah seorang birokrat, pendidik, dan tokoh pembangunan Sumatera Barat yang memiliki peran penting dalam bidang pemerintahan dan pendidikan. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kotamadya Padang, Pejabat Wali Kota Padang pada tahun 1966, serta menduduki berbagai posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain karier birokrasinya, Azhari dikenal sebagai perintis berbagai lembaga pendidikan, di antaranya SMP Darurat Tanjung Alam, Sekolah Asisten Apoteker (kini SMK Farmasi Bukittinggi), serta turut berperan dalam pendirian IAIN Imam Bonjol Padang dan Fakultas Teknik yang kemudian menjadi bagian dari Universitas Bung Hatta. Dedikasinya menjadikan Azhari sebagai salah satu tokoh yang berkontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan dan pembangunan daerah di Sumatera Barat
Akhirul Yahya
Achirul Yahya (lahir di Koto Gadang, 27 Maret 1934) merupakan Wali Kota Padang periode 1967–1971 yang memimpin kota ini pada masa transisi awal Orde Baru. Berbekal pengalaman sebagai Asisten Pribadi Gubernur Sumatera Barat Harun Zain dan latar belakang militer, ia berhasil menjaga stabilitas pemerintahan serta mengawal pelaksanaan Pemilu 1971 di Kota Padang. Atas jasa dan pengabdiannya, Pemerintah Kota Padang mengabadikan namanya sebagai Gedung Achirul Yahya pada tahun 2024, sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusinya dalam perjalanan sejarah dan pembangunan Kota Padang.
Hasan Basri Durin
Hasan Basri Durin adalah birokrat dan negarawan asal Sumatera Barat yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Padang, Gubernur Sumatera Barat dua periode, serta Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI. Kepemimpinannya dikenal melalui kontribusi besar terhadap perkembangan Kota Padang, terutama dalam perluasan wilayah administrasi kota pada tahun 1980.